Selain Bupati Syamsul Aulia Rachman, ini daftar nama pejabat Pemkab Cilacap yang diamankan KPK

Ringkasan Berita:

• Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap terlihat berada di Polresta Banyumas setelah OTT KPK.
• Sekda Cilacap dan beberapa kepala dinas termasuk dalam rombongan pejabat yang berada di lokasi.
• Rombongan pejabat tersebut tiba sekitar pukul 16.00 WIB menggunakan bus dengan pengawalan petugas.

 

GOHANS MIND, PURWOKERTO - Sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Cilacap terlihat berada di kantor Polresta Banyumas pada Jumat (13/3/2026) sore.

Kehadiran mereka terjadi setelah muncul informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pantauan di lingkungan Polresta Banyumas menunjukkan beberapa pejabat berada di area Satreskrim Polresta Banyumas.

Sebelum melanjutkan aktivitas, sejumlah pejabat tersebut sempat menjalankan salat Ashar di masjid yang berada di kompleks Mapolresta Banyumas.

 

Sekda dan Beberapa Kepala Dinas Terlihat di Lokasi

Salah satu pejabat yang tampak di lokasi adalah Satmoko Danardono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.

Selain itu, beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cilacap juga terlihat berada di lokasi, di antaranya:

• Buddy Haryanto – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Cilacap
• Heru Kurniawan – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)
• Oktrivianto Subekti – Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM)
• Ichlas Riyanto – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap 

 

Datang Menggunakan Bus dengan Pengawalan

Seorang petugas keamanan di Polresta Banyumas yang tidak bersedia disebutkan namanya mengungkapkan bahwa selain pejabat tersebut, terdapat pula rombongan lain yang turut dibawa oleh tim KPK.

Menurutnya, rombongan tersebut termasuk Bupati Cilacap dan sejumlah pejabat lainnya yang datang dengan pengawalan petugas.

"Mereka datang menggunakan bus yang dikawal petugas," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan pejabat tersebut tiba di Polresta Banyumas sekitar pukul 16.00 WIB.

Hingga saat ini, pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

 

Pemprov Jateng Siapkan Asistensi ke Cilacap

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keprihatinan atas penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/3/2026).

Meski demikian, Pemprov memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, terutama menjelang arus mudik Lebaran.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan pihaknya baru menerima informasi awal terkait penangkapan tersebut.

Menurutnya, Bupati Cilacap telah dibawa oleh penyidik KPK ke Jakarta untuk proses lebih lanjut.

"Kami memperoleh informasi kalau ada penangkapan (Bupati Cilacap) lalu dibawa ke Jakarta.

Kami tadinya enggak tahu kalau Pak Sekdanya juga kena.

Saya tadi sudah sempat kontak nomor beliau (Sekda Cilacap) tapi enggak diangkat.

Jadi saya belum tahu situasinya sampai saat ini," papar Sumarno kepada Tribun di depan ruang kerjanya.

Menanggapi peristiwa tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana memberikan pendampingan langsung ke wilayah Kabupaten Cilacap.

Langkah ini dilakukan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.

Menurut Sumarno, perhatian utama pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan secara optimal, apalagi menjelang masa mudik Lebaran yang biasanya meningkatkan aktivitas pelayanan publik.

"Kami nanti akan ke Cilacap, untuk asistensi ke wilayah tersebut, kami berharap teman-teman di Cilacap aktivitas untuk pelayanan masyarakat yang penting tetap berjalan baik," terangnya.

 

Kasus Hukum Masih Belum Diketahui

Hingga saat ini, Pemprov Jawa Tengah mengaku belum memperoleh informasi detail mengenai perkara hukum yang menjerat Bupati Cilacap tersebut.

Namun, Sumarno menilai sejumlah sektor di pemerintahan daerah kerap memiliki potensi pelanggaran hukum.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan praktik jual-beli jabatan maupun pemberian fee atau cashback dari proyek pembangunan.

"Kami selalu ingatkan kepada teman-teman di daerah agar menjaga integritas," paparnya.

 

Integritas Kepala Daerah Jadi Sorotan

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah membangun berbagai sistem untuk mendorong integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

Meski demikian, menurutnya, faktor utama tetap bergantung pada integritas pribadi masing-masing kepala daerah.

"Kami di provinsi sampai bosan (karena) sering menyampaikan soal ini," terangnya.

Sumarno juga mengingatkan bahwa kepala daerah telah mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara.

Oleh karena itu, seluruh fasilitas tersebut seharusnya diimbangi dengan komitmen penuh untuk melayani masyarakat.

"Saya sering menyampaikan bahwa manusia itu sifatnya jelek semua yang bernilai di hadapan Allah itu adalah kita bisa mengendalikan diri.

Cukup tidak cukup itu diukur dari diri kita sendiri. Tidak bisa diukur dengan orang lain," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, KPK telah membenarkan penangkapan Bupati Cilacap.

Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. "Benar," jawab Fitroh kepada Tribun.

   

Kronologi OTT Bupati Cilacap

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026).

Dalam operasi tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman disebut turut diamankan oleh tim penindakan KPK.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaganya pada hari itu.

“Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat.

Sementara itu, pantauan di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cilacap menunjukkan suasana berbeda dari biasanya.

Aktivitas di area kantor pemerintahan terlihat lebih sepi, sementara sejumlah pegawai tampak berbincang pelan di beberapa sudut gedung setelah kabar OTT tersebut menyebar.

Tak hanya itu, suasana di kawasan Alun-alun Cilacap yang berada tak jauh dari kantor pemerintahan juga tampak lengang.

Beberapa warga yang melintas terlihat saling membicarakan kabar penangkapan pejabat daerah oleh KPK tersebut.

Di lingkungan Setda, pintu ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap juga terlihat telah disegel oleh KPK.

Segel berwarna putih dengan tulisan “Dalam Pengawasan KPK - Jumat, 13 Maret 2026” terpasang di pintu ruang kerja Sekda Sadmoko Danardono.

Penyegelan itu diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang menyasar sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Namun hingga kini belum diketahui secara pasti dokumen maupun barang apa saja yang menjadi fokus penyelidikan penyidik KPK.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan operasi tangkap tangan tersebut terjadi saat sejumlah pejabat Pemkab Cilacap tengah mengikuti rapat di lingkungan Setda.

Beberapa pejabat yang diduga ikut diamankan kemudian dibawa menuju Jakarta menggunakan sebuah bus yang sebelumnya terparkir di area Samsat Cilacap.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setda Cilacap, Martono, juga belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait kabar operasi tangkap tangan tersebut. (jti/ray/iwn)

Lokasi:

Berbagi :