Nasib Rismon Sianipar usai ajukan RJ ke Jokowi, status masih tersangka, tetap wajib lapor

Kasus Ijazah Palsu Jokowi Berakhir? Rismon Sianipar Minta Maaf, Namun Projo Tolak Keras Penghentian Kasus

GOHANS NEWS - Isu mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sempat menjadi bola salju liar di tengah masyarakat selama lebih dari setahun terakhir. Salah satu tokoh utama yang membuat isu ini memanas adalah Rismon Hasiholan Sianipar, seorang ahli digital forensik.

Namun, belakangan ini terjadi "plot twist" atau kejutan besar. Rismon secara terbuka mengakui bahwa penelitian awalnya keliru. Ia menarik semua tudingannya, menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah asli, dan bahkan terbang langsung untuk meminta maaf kepada Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lantas, apakah dengan permintaan maaf ini kasus hukumnya otomatis selesai? Ternyata tidak semudah itu. Mari kita bedah lebih dalam perjalanan kasus ini, nasib hukum Rismon saat ini, dan mengapa para pendukung Jokowi menolak keras penyelesaian kasus ini secara damai.

Perjalanan Kasus: Dari Tudingan Menghebohkan Berujung Permintaan Maaf

Bagi masyarakat awam, tudingan dari seorang ahli forensik digital tentu terdengar sangat meyakinkan. Digital forensik sendiri adalah ilmu untuk menyelidiki jejak digital (seperti foto atau dokumen elektronik) guna mencari tahu apakah dokumen tersebut asli atau hasil editan. Hal inilah yang membuat publik sempat terbelah.

Pengakuan Mengejutkan Rismon Sianipar di Solo dan Jakarta

Setelah lama bersikeras dengan temuannya, Rismon akhirnya melunak. Pada Kamis (12/3/2026), ia mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo. Tujuannya satu: meminta maaf secara langsung. Tidak berhenti di situ, keesokan harinya, Jumat (13/3/2026), Rismon juga bertandang ke Istana Wakil Presiden di Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Rismon berencana kembali ke kampung halamannya di Sumatra Utara. Di sana, ia berniat menebus kesalahannya dengan menulis sebuah buku yang membedah temuan barunya—sebuah pengakuan ilmiah yang membuktikan keaslian ijazah Jokowi.

Mengapa Pendapat Rismon Bisa Berubah? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang ahli bisa berubah pikiran? Rismon menjelaskan bahwa ia menggunakan metode penelitian lanjutan yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, bayangkan Anda sedang memeriksa keaslian uang kertas. Dulu, Rismon mengira ada kejanggalan karena tidak menemukan fitur keamanan tertentu. Namun kini, ia menemukan adanya watermark (tanda air yang terlihat jika diterawang) dan emboss (tulisan/logo yang timbul jika diraba).

"Hasil penemuan baru saya menyatakan bahwa ada pola watermark dan emboss yang konsisten. Sempat ada salah sebut bahwa itu hologram, padahal sebenarnya itu emboss. Saat disorot cahaya, emboss itu terlihat semakin tegas. Inilah yang meyakinkan saya bahwa ijazah tersebut tidak ada kejanggalan," jelas Rismon.

Nasib Hukum Rismon: Boleh Pulang Kampung, Tapi "Absen" Wajib Lapor Jalan Terus

Meski sudah bersalaman dan meminta maaf kepada Jokowi, status Rismon di mata hukum masih sebagai tersangka. Ia telah mengajukan permohonan Restorative Justice (RJ).

Sebagai informasi, Restorative Justice (RJ) adalah penyelesaian kasus pidana lewat jalur damai kekeluargaan antara pelaku dan korban, dengan tujuan memulihkan keadaan seperti semula tanpa harus masuk penjara.

Namun, selama permohonan RJ ini belum dikabulkan secara resmi, Rismon tetap harus menjalani kewajiban hukumnya, yaitu wajib lapor.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, pada Sabtu (14/3/2026), menegaskan bahwa wajib lapor ini tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun. Lalu, bagaimana jika Rismon sedang berada di Sumatra Utara untuk menulis bukunya?

"Penyidik tetap memberikan ruang kemanusiaan," kata Kombes Budi. Jika Rismon berada di luar Jakarta, ia bisa melapor secara virtual. "Bisa lewat surat, telepon, atau video call WhatsApp. Syaratnya, buktinya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," tambahnya. Ini menunjukkan bahwa kepolisian memberikan fleksibilitas, namun tetap tegas pada aturan.

Mengapa Projo Menolak Keras Restorative Justice (RJ) untuk Rismon?

Di saat Rismon berharap kasusnya ditutup, penolakan keras justru datang dari Projo, organisasi relawan pendukung setia Jokowi. Mereka secara tegas meminta Polda Metro Jaya menolak permohonan RJ tersebut. Mengapa demikian?

1. Daya Rusak Hoaks yang Sudah Terlanjur Menyebar

Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, mengapresiasi keberanian Rismon meminta maaf. Namun, hukum punya logikanya sendiri. Menurut Freddy, tudingan Rismon selama setahun terakhir telah menciptakan "daya rusak yang luar biasa".

Analogi sederhananya: Menyebarkan hoaks itu seperti merobek bantal berisi bulu angsa di atas bukit yang berangin. Anda mungkin bisa meminta maaf karena merobek bantal tersebut, tetapi Anda tidak akan pernah bisa mengumpulkan kembali semua bulu yang sudah telanjur terbang terbawa angin ke mana-mana. Banyak masyarakat yang sudah terlanjur termakan hoaks ijazah palsu ini, dan tidak semua dari mereka akan membaca atau menonton berita klarifikasi Rismon saat ini. Konflik sosial di tingkat akar rumput sudah terjadi.

2. Ancaman Pasal ITE yang Sangat Berat (Bukan Kejahatan Ringan)

Projo menyoroti bahwa pasal yang menjerat Rismon bukanlah pasal main-main. Rismon dijerat dengan berbagai pasal berlapis dalam KUHP dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), termasuk Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE.

Sebagai gambaran data, pelanggaran Pasal 35 UU ITE terkait manipulasi informasi elektronik agar seolah-olah data tersebut otentik, memiliki ancaman hukuman penjara yang sangat berat, yakni maksimal 12 tahun penjara. Ini adalah kategori kejahatan serius, bukan sekadar pencemaran nama baik biasa.

3. Mencegah Preseden Buruk di Masa Depan (Efek Jera)

Alasan paling krusial dari penolakan Projo adalah stabilitas demokrasi dan efek jera. Korbannya bukan sekadar "Bapak Jokowi" secara personal, melainkan institusi Kepala Negara.

Freddy khawatir, jika kasus ini dihentikan (SP3) hanya bermodalkan permintaan maaf, ini akan menjadi preseden (contoh rujukan) yang sangat buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

"Nanti siapa saja bisa bebas menuduh presiden, memfitnah pejabat, menyebarkan hoaks meresahkan, lalu kalau ketahuan salah, tinggal minta maaf dan bebas melalui mekanisme RJ. Laporan polisi delik aduan nantinya cuma dijadikan alat tawar-menawar (bargaining) untuk kepentingan pribadi," tegas Freddy.

Kasus Rismon Sianipar menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang literasi digital dan tanggung jawab publik. Meski iktikad baik untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan telah dilakukan, ada konsekuensi hukum dan dampak sosial yang terlanjur terjadi.

Hukum di Indonesia kini dihadapkan pada sebuah dilema: Apakah akan mengedepankan asas pemaafan melalui Restorative Justice, atau menegakkan hukum secara tegas demi memberikan efek jera agar kasus serupa (produksi hoaks terhadap figur publik) tidak terulang lagi di masa depan? Kita tunggu saja bagaimana keputusan akhir dari penyidik Polda Metro Jaya.

Lokasi:

Berbagi :