Dampak konflik Timur Tengah, pengamat sebut ekonomi Indonesia siaga satu, ini alasannya

 

Status 'Siaga Satu' Ekonomi Indonesia: Membedah Dampak Konflik Timur Tengah dan Strategi Penyelamatan APBN

GOHANS NEWS, JAKARTA - Beberapa waktu lalu, jagat publik dan media massa sempat dihebohkan oleh penggunaan diksi "Siaga Satu" oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait kondisi Indonesia. Frasa yang identik dengan kondisi darurat militer tingkat tinggi ini memicu polemik mengenai urgensinya, hingga akhirnya direvisi menjadi "Kesiapsiagaan".

Namun, jika kita melepaskan kacamata militer dan beralih menggunakan teropong ekonomi makro, diksi "Siaga Satu" sejatinya sangat relevan dan mendesak untuk disematkan pada kondisi perekonomian nasional saat ini.

Menurut Zenzia Sianica Ihza, seorang pemerhati hubungan internasional dan investasi, alarm bahaya yang sesungguhnya bukan datang dari ancaman invasi fisik, melainkan dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah—khususnya potensi konflik terbuka yang berkepanjangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Lantas, mengapa letusan rudal yang berjarak ribuan kilometer dari Jakarta bisa membuat kas negara (APBN) kita berdarah-darah? Mari kita bedah anatomi krisis ini secara analitis, langkah demi langkah.

Efek Kupu-Kupu (Butterfly Effect) Timur Tengah: Selat Hormuz sebagai Urat Nadi Dunia

Dalam teori chaos, ada istilah Butterfly Effect, di mana kepakan sayap kupu-kupu di satu benua bisa memicu badai tornado di benua lain. Dalam konteks ini, "kepakan sayap" tersebut adalah memanasnya tensi di Selat Hormuz.

"Salah satu skenario yang paling ditakuti pasar global dan sudah dilakukan Iran adalah penutupan Selat Hormuz," papar Zenzia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan Selat Hormuz sebagai jalan tol utama satu-satunya yang menghubungkan kilang minyak raksasa ke seluruh dunia. Meskipun selat ini sempit, sekitar 20 persen suplai minyak mentah global setiap harinya harus melewati jalur ini. Jika "jalan tol" ini diblokir akibat perang, distribusi energi dunia otomatis lumpuh.

Dampaknya? Hukum ekonomi dasar (Supply and Demand) langsung bekerja. Pasokan langka, sementara permintaan tetap tinggi. Akibatnya, pasar energi global panik dan merespons dengan lonjakan harga minyak mentah secara gila-gilaan, bahkan sempat menyentuh angka 115 dolar AS per barel—sebuah rekor tertinggi sejak tahun 2020.

Hitung-hitungan Sederhana: Mengapa APBN Kita Tercekik?

Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak dunia ini bukanlah sekadar berita luar negeri yang bisa diabaikan. Ini adalah sinyal Siaga Satu bagi stabilitas fiskal kita. Mengapa demikian?

Mari kita lihat data Asumsi Makro APBN 2026. Pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada kisaran 70 dolar AS per barel. Ketika harga minyak dunia meroket ke angka 100 dolar AS hingga 115 dolar AS, terdapat selisih (gap) sebesar 30 hingga 45 dolar AS per barel dari asumsi awal.

Sebagai ilustrasi:

·         Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dari asumsi APBN, defisit negara diperkirakan membengkak sekitar Rp6,8 triliun.

·         Jika harga minyak stabil di atas 100 dolar AS (selisih 30 dolar AS dari asumsi), maka potensi tambahan beban fiskal yang harus ditanggung negara bisa mencapai Rp204 triliun!

Ratusan triliun ini adalah uang yang harus "dibakar" pemerintah untuk menambal subsidi energi, demi memastikan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 Kg tidak naik dan mencekik masyarakat. Ini menempatkan pemerintah pada buah simalakama: Menyelamatkan kas negara (APBN) yang makin defisit, atau menyelamatkan dompet rakyat kecil dengan mempertahankan subsidi?

Hantu Inflasi dan Ancaman "Stagflasi": Bahaya Laten bagi Kelas Menengah

Ketika harga minyak dibiarkan naik (subsidi dicabut), efek dominonya akan sangat destruktif. Energi adalah "darah" bagi perekonomian.

Bayangkan sebuah pabrik tempe. Jika harga bahan bakar naik, biaya truk pengangkut kedelai dari pelabuhan ke pabrik akan naik. Biaya operasional mesin pabrik naik. Truk yang mengantar tempe ke pasar juga menaikkan tarif. Ujung-ujungnya, harga tempe di tangan ibu rumah tangga ikut melonjak.

Inflasi energi dengan sangat cepat akan merembet menjadi inflasi pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Zenzia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang pahit terkait hal ini. Setiap kali harga energi naik, kelompok kelas menengah ke bawah adalah pihak yang paling pertama terpukul daya belinya.

Kondisi terburuk yang bisa terjadi jika konflik Timur Tengah ini berkepanjangan adalah Stagflasi. Bagi orang awam, stagflasi bisa diibaratkan seperti berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah, sementara napas kita mulai habis. Harga barang-barang terus meroket tinggi (inflasi), namun di saat yang sama lapangan pekerjaan sulit dicari, gaji tidak naik, dan pertumbuhan ekonomi melambat (stagnan). Ini adalah mimpi buruk bagi para pembuat kebijakan di seluruh dunia.

4 Langkah Darurat (Emergency Response): Penawar Badai Geopolitik

Menghadapi status "Siaga Satu" ekonomi ini, mode autopilot tidak lagi bisa diandalkan. Diperlukan kemudi manual dengan keputusan-keputusan yang berani. Zenzia mengusulkan empat pilar langkah darurat yang saling berkesinambungan:

1. "Diet Ketat" APBN: Pangkas Anggaran Seremonial

Langkah pertama adalah efisiensi ekstrem. Pemerintah harus melakukan "diet ketat" dengan memangkas "lemak-lemak" APBN berupa belanja seremonial, rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas yang tidak esensial, atau proyek yang tidak memiliki Return of Investment (ROI) jelas bagi rakyat.

Anggaran harus difokuskan 100% pada otot perekonomian: perlindungan sosial (Bansos), kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Efisiensi ini bukan sekadar pelit, melainkan strategi bertahan hidup (survival mode) agar defisit negara tidak menembus batas psikologis yang membahayakan.

2. "Vaksinasi Ekonomi": Akselerasi Transisi Energi Terbarukan

Ketergantungan kita pada energi fosil impor adalah penyakit kronis ekonomi Indonesia. Krisis ini harus dijadikan momentum untuk menyuntikkan "vaksin kekebalan" berupa percepatan energi baru terbarukan (EBT).

Indonesia dikaruniai sinar matahari sepanjang tahun dan ribuan sungai. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap untuk rumah tangga/industri, serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), harus dideregulasi agar lebih masif. Semakin kita mandiri secara energi, semakin kebal kita terhadap gonjang-ganjing harga minyak dunia.

3. Menjadikan UMKM Sebagai Bantalan (Shock Absorber) Perekonomian

Jika ekonomi global sedang sakit, ekonomi domestik harus sehat. Siapa tulang punggung domestik kita? UMKM. Sektor ini menyerap 97% tenaga kerja nasional.

Pemerintah harus memberikan stimulus "vitamin" yang tepat sasaran, seperti kemudahan perizinan tanpa birokrasi berbelit, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga super rendah, dan fasilitasi digitalisasi. Sejarah membuktikan (baik pada krisis 1998 maupun pandemi COVID-19), ekonomi akar rumput inilah yang menjadi penyelamat dan bantalan pelindung (shock absorber) dari kehancuran ekonomi nasional.

4. Evaluasi Perjanjian Dagang: Jangan Mau Menjadi Pihak yang Merugi

Langkah terakhir yang tak kalah krusial adalah meninjau ulang komitmen perdagangan internasional yang justru membebani negara, salah satunya Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Berdasarkan fakta hukum, kebijakan tarif era Donald Trump yang menjadi dasar perundingan ART telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2020. “Jika dasar hukumnya sudah gugur, untuk apa kita tetap terikat pada kesepakatan tersebut? Memaksakan ART di tengah krisis energi global hanya akan menambah beban fiskal negara yang sudah megap-megap,” tegas Zenzia.

Mengubah Krisis Menjadi Momentum Kedewasaan Ekonomi

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memang sebuah variabel eksternal yang di luar kendali pemerintah Indonesia. Kita tidak bisa menghentikan rudal yang beterbangan. Namun, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana merespons dampaknya di dalam negeri.

Indikator sukses tertinggi dari pemerintah dalam mengatasi krisis ini bukanlah sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan terjaganya daya beli masyarakat. Selama masyarakat masih mampu membeli kebutuhan pokok, daya beli terjaga, maka roda ekonomi domestik akan terus berputar dan fondasi ekonomi kita akan tetap kokoh.

Status "Siaga Satu" bukan berarti kita harus panik. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk merapatkan barisan, melakukan efisiensi cerdas, dan merombak struktur ekonomi kita agar jauh lebih mandiri, tangguh, dan tidak lagi mudah "masuk angin" hanya karena kepakan sayap kupu-kupu di belahan dunia lain.

Lokasi:

Berbagi :