Tangis Hendri Praja pecah saat terima SK Plt Bupati Rejang Lebong pasca OTT KPK

Tangis di Balik Transisi: Analisis Kepemimpinan Rejang Lebong di Tengah Pusaran OTT KPK

GOHANS NEWS, REJANG LEBONG – Dunia birokrasi dan politik daerah kembali diguncang prahara. Pada Sabtu (14/3/2026), ruang rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, diselimuti keheningan yang mencekam sekaligus mengharukan. Hendri Praja, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati, resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Namun, alih-alih diwarnai euforia atau senyum optimisme layaknya pelantikan pada umumnya, momen ini justru diwarnai isak tangis. Hendri Praja tak kuasa membendung air matanya saat menggantikan posisi M Fikri Thobari, sang Bupati yang baru saja terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Artikel ini akan membedah secara analitis dinamika transisi kepemimpinan ini, mengapa seorang wakil bupati sempat terseret pusaran KPK namun akhirnya dilepaskan, serta mengedukasi pembaca mengenai bahaya laten "ijon proyek" yang menjadi akar masalahnya.

Momen Emosional: Ketika Palu Kepemimpinan Berpindah Secara Mendadak

Dalam sambutannya usai menerima SK dari Wakil Gubernur Bengkulu, Mian (yang mewakili Gubernur Helmi Hasan), pidato Hendri Praja beberapa kali terhenti. Hening menguasai ruangan. Raut wajah jajaran Pemkab, unsur Forkopimda, dan tamu undangan yang hadir menyiratkan kesedihan yang sama.

"Apa yang terjadi adalah cobaan Rejang Lebong yang sangat berat," ucap Hendri dengan suara bergetar, sebelum akhirnya ia tak sanggup lagi melanjutkan kata-katanya.

Hubungan Personal vs Profesional dalam Ekosistem Politik

Untuk memahami tangisan ini, kita harus melihatnya dari kacamata psikologi politik. Analogi sederhananya seperti dua orang co-pilot yang sedang menerbangkan pesawat melintasi cuaca buruk, namun tiba-tiba sang pilot utama harus ditarik keluar dari kokpit secara paksa. Sang co-pilot tidak hanya harus mengambil alih kemudi sendirian secara mendadak, tetapi juga kehilangan rekan terdekatnya.

Diketahui publik, kedekatan Hendri Praja dan Fikri Thobari bukan sekadar relasi formal di atas kertas tugas. Keduanya sering menyatakan bahwa hubungan mereka sudah layaknya kakak beradik. Ketika Fikri tersandung kasus hukum yang berat, wajar jika benturan emosional terjadi. Saking emosionalnya situasi tersebut, Wakil Gubernur Mian akhirnya harus mengambil alih mikrofon untuk melanjutkan arahan agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Membedah Anatomi OTT KPK: Mengapa Hendri Praja Sempat Dijemput?

Kronologi penangkapan pada Senin (9/3/2026) menyisakan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat awam. Bagaimana tidak, KPK awalnya mengamankan 13 orang, termasuk Hendri Praja. Hendri dijemput usai salat Isya, dibawa ke Polres Kepahiang hingga pukul 22.00 WIB, sebelum diterbangkan ke Jakarta pada pukul 06.00 WIB keesokan harinya.

Namun, akhirnya Hendri dilepaskan, sementara Fikri Thobari dan empat orang lainnya resmi memakai rompi oranye tahanan KPK.

Analogi "Jaring Pukat" dalam Penyelidikan Korupsi

Banyak yang bingung, jika tidak bersalah, mengapa harus dibawa ke Jakarta?

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan penjelasan yang sangat logis. Dalam sebuah operasi tangkap tangan, KPK bekerja berkejaran dengan waktu (batas 1x24 jam untuk menentukan status seseorang).

Analogi yang tepat adalah metode "Jaring Pukat" (Dragnet) yang digunakan nelayan. Ketika nelayan mencari ikan target di lautan gelap, mereka menebar jaring yang luas. Semua ikan di area tersebut akan terangkut ke geladak kapal. Di atas kapallah proses screening atau penyortiran dilakukan dengan teliti. Ikan yang bukan target (tidak ada bukti keterlibatan) akan dikembalikan ke laut.

Dalam konteks birokrasi daerah, Bupati dan Wakil Bupati adalah satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat (Dwitunggal). Secara logika hukum, KPK wajib meminta keterangan dari Wakil Bupati untuk memetakan "ekosistem" proyek yang ada di Rejang Lebong.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mempertegas bahwa dari hasil gelar perkara (ekspose), Hendri Praja sama sekali tidak terbukti terlibat. Tidak ada alat bukti permulaan yang mengaitkan Hendri dengan aliran dana suap. Ini membuktikan bahwa proses hukum di KPK berjalan objektif, berbasis data, bukan sekadar asumsi kedekatan jabatan.

Praktik "Ijon Proyek": Penyakit Kronis Kepala Daerah

Kasus yang menjerat Bupati Rejang Lebong dan empat tersangka lainnya (terdiri dari tiga pemberi suap dan dua penerima suap) adalah dugaan praktik ijon proyek. Bagi pembaca awam, istilah ini mungkin terdengar asing. Mari kita bedah.

Apa Itu Ijon Proyek dan Seberapa Merusaknya?

Secara harfiah, "ijon" berasal dari dunia pertanian. Bayangkan seorang tengkulak yang membeli buah mangga di pohon padahal buah itu masih berupa bunga atau masih hijau (belum matang), dengan harga yang sangat murah.

Dalam dunia pemerintahan, Ijon Proyek adalah praktik di mana seorang kontraktor (pengusaha) menyuap pejabat daerah (seperti bupati) jauh sebelum proyek infrastruktur atau pengadaan barang itu resmi dilelang. Mereka "membeli" kepastian agar nantinya perusahaan merekalah yang dimenangkan dalam tender pemerintah.

Dampak kerusakannya bagi masyarakat sangat masif:

1.      Penurunan Kualitas Infrastruktur: Jika sebuah proyek jalan dianggarkan Rp10 Miliar, dan kontraktor sudah menyuap Rp2 Miliar di awal (ijon), maka kontraktor hanya memiliki Rp8 Miliar untuk membangun jalan. Untuk tetap untung, mereka akan mengurangi kualitas aspal atau ketebalan semen. Hasilnya? Jalan yang baru dibangun akan hancur dalam hitungan bulan.

2.      Matinya Iklim Usaha yang Sehat: Kontraktor yang jujur dan kompeten tidak akan pernah menang tender di daerah tersebut, karena "pemenangnya" sudah dikunci sejak awal.

Barang bukti berupa uang tunai, dokumen proyek, hingga jejak elektronik yang disita penyidik KPK dari OTT di Rejang Lebong menjadi saksi bisu dari transaksi kotor ini.

Menjaga Roda Pemerintahan: Tantangan Sang Nakhoda Baru

Penyerahan SK Plt Bupati bukanlah sekadar seremonial belaka. Ini adalah mekanisme administratif vital—life support system—yang memastikan layanan publik, pencairan dana daerah, dan kebijakan krusial untuk warga Rejang Lebong tidak lumpuh akibat kekosongan kekuasaan.

Hendri Praja kini menghadapi tantangan ganda yang tidak mudah. Di satu sisi, ia harus memulihkan moral jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang mentalnya terpukul akibat pimpinannya ditangkap KPK. Di sisi lain, ia harus membangun kembali trust (kepercayaan) masyarakat bahwa pemerintahan akan berjalan transparan, bersih, dan jauh dari praktik "ijon proyek" di masa transisinya.

Seperti yang dipesankan oleh Wakil Gubernur Bengkulu dalam penutup acara tersebut, badai memang sedang menerjang, namun kapal pemerintahan tidak boleh tenggelam. Pelayanan kepada masyarakat Rejang Lebong harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala duka dan proses hukum yang sedang berjalan di Gedung Merah Putih KPK.

Lokasi:

Berbagi :