Opini: Berhala pada survei kepuasan

Oleh: Ferdinandus Jehalut

Dosen Komunikasi Politik, FISIP Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

GOHANS MIND Baru-baru ini Voxpol Center Research and Consulting mencatat tingkat kepuasan terhadap Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma sebesar 80,5 persen. 

Di tingkat nasional, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 79,9 persen.

Secara statistik, angka-angka itu menggoda pemerintah untuk menganggap situasi sosial, ekonomi, dan politik tetap terkendali. 

Persentase tinggi mudah dibaca sebagai tanda bahwa arah kebijakan sudah tepat dan mayoritas warga berada di belakang pemimpin. 

Dalam logika politik elektoral, dukungan sebesar itu nyaris setara dengan mandat moral untuk terus melaju tanpa kendali.

Namun demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak warga menyatakan puas. 

Ia juga diuji oleh bagaimana kekuasaan merespons kegelisahan yang tidak selalu tertangkap dalam angka agregat. 

Ketika persentase kepuasan dijadikan rujukan utama dalam membaca realitas, ada risiko bahwa kompleksitas persoalan sosial diringkas menjadi sekadar grafik yang menanjak.

Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. Survei selalu merangkum banyak pengalaman menjadi satu angka. Ia meratakan hal-hal yang sebenarnya berbeda. 

Di balik angka kepuasan yang tinggi, misalnya, bisa saja ada orang yang tetap kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghadapi harga kebutuhan pokok yang makin mahal, dan akses layanan dasar yang terbatas. 

Karena itulah statistik kepuasan tidak pernah boleh menjadi rujukan tunggal untuk merasa puas apalagi berbusung dada.

Survei opini publik sebenarnya lahir dari semangat demokrasi modern. Ketika hak pilih meluas dan media massa berkembang pada awal abad ke-20, muncul kebutuhan untuk memahami sikap warga secara lebih sistematis. 

Walter Lippmann dalam Public Opinion (1922) sudah mengingatkan bahwa opini publik dibentuk melalui proses komunikasi. Artinya, politik bukan hanya soal kebijakan, melainkan juga soal persepsi. 

Dari situlah survei berkembang untuk memotret suara masyarakat secara lebih terukur.

George Gallup kemudian mempopulerkan metode survei ilmiah pada 1930-an untuk menghindari kesalahan pembacaan opini publik. Survei dimaksudkan sebagai gambaran realitas dan persepsi publik. 

Ia membantu pemerintah membaca aspirasi dan mengoreksi arah kebijakan. Namun dalam praktik komunikasi politik hari ini, survei kerap bergerak ke fungsi yang berbeda, yakni menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Politik Persepsi

Politik modern berlangsung di ruang yang sangat dimediasi. Apa yang tampil di ruang publik dianggap nyata; yang tak tampil seolah tak ada. 

Dalam lanskap seperti ini, survei menjadi perangkat komunikasi yang sangat efektif. Ia tampak ilmiah, netral, dan ringkas. Angka 79 atau 80 persen jauh lebih mudah dikutip daripada uraian kebijakan yang panjang dan berlapis.

Di sinilah terjadi pergeseran. Survei yang semula dirancang untuk membaca aspirasi publik kini kerap dipakai untuk membentuk kesan tentang publik. 

Ketika angka kepuasan dirilis berulang kali di tengah kritik, pesan yang tersirat sederhana: mayoritas tetap bersama pemerintah.

Padahal setiap angka tentu lahir dari desain tertentu: siapa yang ditanya, kapan, dan dengan pertanyaan seperti apa. Namun, yang beredar luas biasanya hanya hasil akhirnya. Persentasenya. Konteksnya jarang dirilis.

Angka-angka itu lalu diperlakukan sebagai tanda bahwa keadaan baik-baik saja. Selama persentasenya tinggi, ada kesan situasi terkendali. Bagi penguasa, ini menenangkan. 

Namun, rasa aman yang bertumpu pada persepsi bisa rapuh. Ia terlihat kokoh di atas grafik, belum tentu sepenuhnya mencerminkan pengalaman warga di lapangan.

Angka Mengarahkan Perhatian

Media memiliki kekuatan menentukan apa yang dianggap penting. Apa yang terus-menerus muncul di halaman depan atau layar utama, itulah yang akhirnya memenuhi percakapan. 

Maka ketika survei kepuasan berkali-kali dijadikan tajuk, perhatian publik tersedot ke satu ukuran: seberapa besar dukungan terhadap pemerintah.

Isu yang lebih rumit dan substantif mudah tersisih. Kualitas layanan publik, ketimpangan, daya beli, efektivitas kebijakan, semuanya kalah sederhana dibanding satu angka agregat. 

Politik pun tergoda membaca realitas secara ringkas. Jika mayoritas puas, kebijakan dianggap tepat. Jika persentasenya tinggi, perdebatan terasa selesai.

Di sinilah paradoksnya. Survei seyogyanya lahir untuk memperkaya demokrasi dengan informasi. Namun ketika ia diperlakukan sebagai bukti final, ruang diskusi justru menyempit. 

Minoritas yang tidak puas mudah dianggap tidak signifikan karena jumlahnya lebih kecil. Padahal demokrasi menolak tirani mayoritas seperti itu. Demokrasi justru memberi tempat pada suara yang berbeda.

Survei yang terus ditegaskan di ruang publik bukan hanya merekam opini. Ia juga bisa memengaruhi opini. Ketika publik berulang kali mendengar bahwa mayoritas puas, sebagian orang yang merasa sebaliknya bisa memilih diam. 

Diam terasa lebih aman daripada terlihat sendirian. Orang akhirnya terjebak dalam apa yang disebut oleh Elisabeth Noelle-Neumann sebagai spiral keheningan atau kebisuan: orang takut untuk berpendapat berbeda dari pendapat dominan.

Kita tentu tidak sedang menolak survei. Tanpa survei, pemerintah berjalan tanpa kompas. Namun kompas berbeda dengan piala. Ia dipakai untuk menunjuk arah, bukan untuk dipamerkan.

Kepuasan publik sendiri tidak sesederhana angka. Ia dipengaruhi ekspektasi, pengalaman, identitas politik, bahkan perbandingan dengan masa lalu. 

Seseorang bisa menjawab puas karena merasa keadaan sekarang lebih baik dari sebelumnya, meski belum ideal. Nuansa seperti ini tak pernah sepenuhnya tertangkap dalam satu persentase.

Pada akhirnya, persoalannya bukan pada tinggi atau rendahnya angka. Persoalannya pada cara kita memaknainya. Jika survei dijadikan akhir dari percakapan, demokrasi mudah menyempit menjadi kompetisi persepsi. 

Namun jika ia diperlakukan sebagai awal evaluasi, ia tetap bisa menjadi instrumen sehat dalam tata kelola publik.

Masalahnya, kita makin sering berhenti pada persentase. Ketika politik sudah cukup puas dengan grafik yang naik, mungkin justru di situlah kita perlu bertanya lebih keras: apa yang tak terlihat di balik angka itu, dan siapa yang suaranya tak pernah masuk ke dalamnya? 

Pertanyaan ini menggugah kita untuk tidak mudah menjadikan angka kepuasan sebagai berhala politik.  (*)

Simak terus berita dan artikel opini GOHANS MINDdi Google News

Lokasi:

Berbagi :