Skenario terburuk perang, Airlangga ungkap defisit APBN bisa tembus 4 persen
JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Iran dan kawasan Teluk terhadap keuangan negara. Airlangga menyoroti khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen terhadap PDB.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga enam bulan bahkan 10 bulan.
"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 dolar AS per barel, kurs rupiah kita Rp 17.500 per dolar AS, pertumbuhan 5,2 persen, (imbal hasil) surat berharga negara (SBN) 7,2 persen, defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan dua skenario lainnya yang relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN juga diasumsikan melampaui angka 3 persen. Asumsinya, harga minyak mentah dunia mencapai 90 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga lima bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga enam bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 10 bulan.
"Nah, kalau kita masukkan terhadap APBN kita, Pak, yang sekarang. Ini skenarionya. Yang pertama, ICP-nya di 86 dolar AS per barel, kursnya di Rp 17.000. APBN kita kursnya Rp 16.500, kemudian dengan pertumbuhan kita pertahankan. Jadi ini yang kita pertahankan pertumbuhan di 5,3 persen. Surat berharga negaranya angkanya lebih tinggi, Pak, 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga saat memaparkan skenario pertama.
Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah dalam negeri diproyeksikan 97 dolar AS per barel, kurs rupiah terhadap dolar AS Rp 17.300, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal hasil SBN 7,2 persen. Dengan asumsi tersebut, defisit APBN mencapai 3,53 persen.
"Defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak. Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga kepada Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di atas tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya, saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026), mengatakan keputusan mengenai penyesuaian defisit APBN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat fungsi menteri berperan sebagai pembantu presiden.
"Kalau perintah, kami jalankan. Saya kan cuma tangan presiden," kata Purbaya.
Opsi pelebaran defisit muncul akibat tekanan gejolak geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat–Israel yang mendorong lonjakan harga energi serta meningkatkan ketidakpastian global. Terkait tekanan tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah akan terus menghitung dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN. Keputusan penyesuaian APBN pun akan berfokus pada potensi risiko tersebut.
Sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar makroekonomi menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp 6,8 triliun. Dalam asumsi makro APBN 2026, ICP ditetapkan pada level 70 dolar AS per barel.
Bila harga minyak bertahan di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah, maka defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen PDB. Meski begitu, Menteri Keuangan memastikan pengelolaan APBN sejauh ini dilakukan secara hati-hati.
Bila ditinjau dalam perspektif yang lebih luas, lanjut dia, defisit fiskal yang melebar juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada 2025, misalnya, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan yang relatif cepat ke level 5,11 persen (year-on-year/yoy) dengan defisit 2,92 persen PDB. Purbaya menyebut kinerja ini cukup bersaing dengan negara sejawat.
Sebagai pembanding, Malaysia mencatat pertumbuhan 5,17 persen (yoy) dengan defisit 6,41 persen PDB. Sementara itu, Vietnam mencetak rekor pertumbuhan 8,02 persen (yoy) dengan defisit 3,6 persen PDB.
Dengan performa tersebut, Purbaya meyakini posisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman. Bendahara negara itu juga berhati-hati dalam menyikapi sorotan lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody's Investors Service terhadap pengelolaan APBN dalam menentukan kebijakan fiskal.
"Kalau dari angka itu saja seharusnya tidak ada masalah. Cuma mereka melihat hal lain dari kita yang sedang kami pelajari. Tapi yang jelas, sampai sekarang kami akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati," tuturnya.
Adapun ambang batas defisit APBN sebesar 3 persen PDB diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan terhadap batas defisit tersebut perlu melalui perubahan undang-undang atau regulasi baru yang menjadi payung hukum.
Pemerintah Indonesia pernah menangguhkan batas defisit 3 persen saat pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Regulasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19.
Saat itu, defisit APBN melebar hingga melampaui 6 persen PDB, yang kemudian diturunkan secara bertahap pada beberapa tahun anggaran berikutnya.
Posting Komentar untuk "Skenario terburuk perang, Airlangga ungkap defisit APBN bisa tembus 4 persen"