Menkeu Purbaya diserang netizen soal rupiah loyo: Kita masih lebih stabil dari tetangga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pasang badan menghadapi kritik tajam netizen di media sosial terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar AS.

Meski mengaku sempat "dimaki-maki" pengguna TikTok, Purbaya menegaskan bahwa depresiasi rupiah sebesar 0,3 persen masih jauh lebih terkendali dibandingkan mata uang negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand di tengah tensi geopolitik global.

Menkeu Purbaya menanggapi respon publik terhadap kondisi nilai tukar rupiah yang dianggap loyo atau menurun.

Beberapa waktu lalu, Purbaya sempat panen cibiran warganet di media sosial, khususnya di aplikasi TikTok, ketika nilai tukar rupiah melemah hingga mendekati level Rp17.000 per dolar AS.

Menurut Purbaya, komentar bernada kritik hingga makian tersebut muncul dari pengguna media sosial yang menilai kinerja pemerintah dari pergerakan kurs rupiah.

Meski begitu, ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih objektif dengan membandingkan situasi Indonesia dengan negara lain di dunia.

"Dari situ sih kita masih lumayan, walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang katanya, 'hey Pak Purbaya, menteri keuangan, kerjanya apa aja lu, tuh rupiah lihatin,' tapi kita menilai harus dengan fair, apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa," kata Purbaya saat jumpa pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara, kondisi rupiah sebenarnya masih relatif stabil.

Data yang dimiliki pemerintah menunjukkan pelemahan rupiah tidak sedalam mata uang negara tetangga.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, sejak meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, nilai tukar rupiah hanya terdepresiasi sekitar 0,3 persen.

Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan pelemahan mata uang negara lain di kawasan.

Mata uang Malaysia, misalnya, mengalami pelemahan sekitar 0,5 persen, sementara Thailand bahkan mencapai 1,6 persen.

"Kalau Anda lihat itu, nilai tukar [rupiah terhadap] dolar AS, depresiasinya sejak perang [Israel-AS vs Iran], kita lihat terdepresi sebesar 0,3 persen. Jauh lebih baik dari mata uang negara-negara di sekeliling kita. Malaysia -0,5 persen, Thailand -1,6 persen, dan lain-lain. Jadi kita masih lumayan," ucap Purbaya.

Melihat kondisi tersebut, Bendahara Negara itu mengingatkan agar masyarakat tidak hanya fokus pada angka nominal nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurutnya, yang lebih penting adalah melihat seberapa besar dampak pelemahan yang terjadi dibandingkan negara lain.

Ia menilai hingga saat ini Indonesia masih mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai cukup kuat di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Jadi bukan lihat levelnya aja, tapi kita lihat berapa dampak ke pelemahannya. Kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita yang baik," tandas dia.

Purbaya Diserang Kritik! Ekonom Sebut Kinerja Menkeu Jauh dari Janji Meski Sudah 6 Bulan Menjabat

Belum genap satu tahun sejak dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kinerja fiskal Purbaya Yudhi Sadewa mulai menjadi sorotan tajam dari kalangan ekonom.

Pada awal pengangkatannya, Purbaya hadir dengan berbagai janji optimistis mengenai arah kebijakan fiskal dan penguatan fondasi ekonomi nasional.

Ia diharapkan mampu membawa stabilitas baru bagi pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Namun, perjalanan enam bulan pertama masa jabatannya justru memunculkan beragam evaluasi kritis. Sejumlah kebijakan ekonomi yang telah diambil dinilai belum mampu menunjukkan dampak signifikan terhadap sejumlah indikator utama perekonomian.

Bahkan, berbagai perkembangan terbaru mulai memunculkan kekhawatiran baru mengenai kondisi fiskal negara dan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kekhawatiran tersebut semakin terasa ketika ketidakpastian global terus meningkat, sementara tekanan terhadap ekonomi domestik mulai terlihat dalam sejumlah indikator makro.

Ekonom Ferry Latuhihin termasuk salah satu pihak yang secara terbuka menilai bahwa kinerja ekonomi saat ini belum mencerminkan berbagai janji yang pernah disampaikan Purbaya ketika pertama kali dipercaya memimpin kementerian keuangan.

“Kinerja ekonomi kita tidak sesuai dengan janji-janji Purbaya ketika dia diangkat menjadi Menkeu,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Purbaya Potong Anggaran MBG

Pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai langkah penghematan apabila tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia.

Terbaru Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyentil anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berencana memangkasnya.

Hal itu lantaran tengah terjadinya ketegangan geopolitik dunia merambat hingga ke ruang kebijakan dalam negeri.

Lonjakan harga minyak global yang dipicu konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, mulai menimbulkan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Di tengah situasi ini, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai opsi agar stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Salah satu program yang kini ikut menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa setiap keputusan terkait pelaksanaan program tersebut akan tetap berada di tangan presiden.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan lembaganya akan menjalankan apa pun keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo terkait kelanjutan maupun penyesuaian program MBG.

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas kemungkinan efisiensi anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai langkah penghematan apabila tekanan terhadap APBN meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia.

"BGN akan jalankan apapun putusan Presiden," kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, dikutip Senin (9/3/2026).

Pernyataan singkat itu mencerminkan satu hal penting: arah kebijakan program MBG sepenuhnya bergantung pada keputusan politik tertinggi di pemerintahan.

Program Raksasa dengan Anggaran Fantastis

Program MBG bukanlah program kecil. Dalam perencanaan pemerintah, skala pendanaannya tergolong sangat besar dan ambisius.

Dadan sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa pada 2026, BGN akan mengelola anggaran hingga Rp 335 triliun untuk memastikan program ini menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia.

Dalam sebuah konferensi pers virtual terkait SDGs di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta pada 19 November 2025, ia menjelaskan besarnya aliran dana yang akan digerakkan setiap hari oleh program tersebut.

"Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran Rp 335 triliun untuk menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia sehingga tahun depan insyaallah Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan uang Rp 1,2 triliun per hari," kata Dadan.

Angka itu menggambarkan betapa besar skala program MBG bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai salah satu mesin perputaran ekonomi di tingkat daerah.

Secara rinci, BGN akan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp 67 triliun pada tahun berikutnya. Dana ini dirancang untuk langsung mengalir ke jaringan pelaksana program di daerah.

Distribusi program dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.

Seluruh skema pembiayaan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 menjadi undang-undang.

Dengan pengesahan tersebut, program MBG menjadi salah satu komponen belanja negara terbesar dalam kebijakan sosial pemerintah.

Ancaman Tekanan Fiskal dari Lonjakan Harga Minyak

Namun rencana besar itu kini menghadapi tantangan baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap APBN.

Pemerintah bahkan telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak, termasuk kemungkinan harga minyak dunia menyentuh kisaran 92 dolar AS per barel sepanjang tahun.

Jika kondisi tersebut terjadi, pemerintah mungkin perlu melakukan berbagai penyesuaian anggaran agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi pada beberapa komponen belanja program MBG.

Efisiensi Tanpa Mengganggu Makanan Anak

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa efisiensi tidak akan menyentuh inti utama program yakni penyediaan makanan bagi para penerima manfaat.

“Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” kata Purbaya saat acara buka bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Artinya, pemerintah hanya akan mengevaluasi pengeluaran yang bersifat pendukung. Contohnya adalah pembelian perlengkapan tambahan atau fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi anak-anak.

Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa tujuan utama program meningkatkan kualitas gizi generasi muda tetap terlindungi meskipun negara menghadapi tekanan fiskal

(Tribunnews/Kompas)