Indeks dolar tembus 100, rupiah ditutup loyo di level Rp 16.958
JAKARTA — Indeks dolar AS (DXY) terpantau menembus level 100 pada perdagangan Jumat (13/3/2026). Sementara itu, nilai tukar rupiah melemah mendekati level Rp 17.000 per dolar AS.
Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 65 poin atau 0,38 persen menuju posisi Rp 16.958 per dolar AS. Adapun DXY menguat 0,39 poin atau 0,39 persen menembus 100,131.
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi berpendapat, ada berbagai faktor yang menyebabkan rupiah melemah, baik sentimen eksternal maupun internal.
Dari eksternal, harga minyak melonjak setelah pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, mengatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup. Jalur air sempit itu merupakan titik kritis yang dilalui seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Penutupan selat tersebut telah menyebabkan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global.
“Para pelaku pasar dan analis khawatir bahwa lonjakan harga minyak yang besar akan berdampak ke seluruh dunia dalam bentuk guncangan inflasi. Harga minyak mentah Brent berjangka, patokan global, terakhir berada di sekitar 100 dolar AS per barel,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Ibrahim mengatakan, di tengah kondisi tersebut, bank sentral seperti The Federal Reserve mungkin terpaksa mempertimbangkan kembali pemotongan suku bunga jangka pendek jika inflasi meningkat.
“Biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak investasi asing, sehingga meningkatkan daya tarik dolar,” ujarnya.
Selain konflik Iran, Ibrahim menyebut investor juga memantau data inflasi AS pada pekan ini. Angka indeks harga konsumen pada Rabu menunjukkan inflasi sebagian besar tetap stabil pada Februari dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, angka tersebut tidak mencerminkan lonjakan inflasi akibat kenaikan harga minyak karena kampanye AS–Israel di Iran.
“Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi untuk Januari, yang akan dirilis akhir pekan ini, diharapkan memberikan lebih banyak petunjuk tentang inflasi AS. Yang terpenting, angka tersebut merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed dan kemungkinan akan menjadi faktor dalam ekspektasi suku bunga jangka panjang,” terangnya.
Sentimen Internal
Sementara itu, dari dalam negeri, Ibrahim menuturkan pasar terus menyoroti beban pembayaran bunga utang yang membatasi ruang manuver pemerintah untuk mendorong ekonomi melalui akselerasi belanja negara.
Estimasi berdasarkan skema defisit anggaran dikurangi keseimbangan primer menunjukkan realisasi pembayaran bunga utang telah menembus angka Rp 99,8 triliun pada Februari 2026. Jumlah ini setara 27,8 persen dari total pendapatan negara sebesar Rp 358 triliun atau 28,8 persen jika dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 346,1 triliun pada bulan lalu.
Risiko pembengkakan beban bunga utang semakin besar menyusul kebijakan tukar guling utang atau debt switch antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah serta tensi geopolitik global yang berpotensi mengerek tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52 persen, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09 persen. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/ytd), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps). Kenaikan yield SBN berisiko meningkatkan beban pembayaran bunga utang di dalam APBN.
Kendati demikian, pemerintah masih optimistis mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga. Hal itu termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).
Contoh konkret, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4 persen pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.
“Diprediksi untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.960—Rp 17.020. Untuk rentang satu pekan Rp 16.850—Rp 17.150 per dolar AS,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Kementerian Keuangan menilai posisi fiskal saat ini masih cukup kuat untuk menahan berbagai tekanan.
Hingga kini, kata Purbaya, pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN. Kondisi penerimaan negara dinilai masih cukup baik untuk menopang belanja pemerintah. “Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan APBN Tahun 2026 memang dirancang dengan skema defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong kegiatan ekonomi. Tahun ini, lanjut Purbaya, pemerintah sengaja mempercepat belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha lebih terasa.
“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” ujarnya.
Menurut Purbaya, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global semakin besar. Jika kondisi tersebut terjadi, penyesuaian kebijakan fiskal termasuk APBN bisa saja dilakukan.
“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” kata dia.
Ia juga meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN, kata dia, tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Posting Komentar untuk "Indeks dolar tembus 100, rupiah ditutup loyo di level Rp 16.958"