DPRD Sumsel batalkan pengadaan meja biliar Rp 486,9 juta, Ketua Golkar Wihaji: Saya minta dibatalkan

Ringkasan Berita:

• Sekretariat DPRD Sumsel membatalkan rencana pengadaan meja biliar senilai Rp486,9 juta untuk rumah dinas pimpinan dewan.
• Pembatalan dilakukan setelah Plt Ketua DPD Golkar Sumsel, Wihaji, menginstruksikan Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie agar anggaran tersebut dihentikan dan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
• Badan Anggaran DPRD Sumsel memastikan anggaran kontroversial itu dianulir dan membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait evaluasi kinerja Sekretariat Dewan.

 

PALEMBANG — Sekretariat DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya resmi membatalkan rencana pengadaan meja biliar untuk dua rumah dinas pimpinan dewan.

Berdasarkan pantauan terbaru pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, rencana pembelian alat olahraga tersebut kini telah dihapus dari daftar.

Sebelumnya, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Sumsel sempat merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp486,9 juta untuk pengadaan meja biliar bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Namun, rencana tersebut memicu polemik luas dan kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat.

Instruksi DPP Golkar

Plt. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel, Wihaji, menyatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan kadernya, Andie Dinialdie, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel, untuk segera membatalkan pengadaan tersebut.

Wihaji menjelaskan bahwa sebagai pimpinan partai di Bumi Sriwijaya, ia telah berkomunikasi langsung guna memastikan arahan pembatalan ditindaklanjuti dengan cepat.

"Saya sudah menelepon Mas Andie selaku Ketua DPRD Sumsel dari Partai Golkar untuk membatalkan pengadaan tersebut," ujar Wihaji kepada awak media, Kamis (12/3/2026).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN ini menegaskan agar anggaran tersebut dialihkan ke program prioritas yang menyentuh kepentingan publik.

"Prinsipnya, prioritaskan program yang berkenaan langsung dengan pelayanan masyarakat Sumsel," tambahnya.

Lebih lanjut, Wihaji mengimbau seluruh kader Golkar di Sumatera Selatan, baik di lini eksekutif maupun legislatif, agar lebih peka terhadap kondisi sosial. Ia mengingatkan amanat Rapimnas Golkar yang menekankan agar setiap kader memberikan teladan dan memahami suasana kebatinan masyarakat di daerah masing-masing.

"Hal itu berlaku bagi semua kader Golkar di wilayah Provinsi Sumsel tanpa terkecuali," tegasnya.

Kepastian dari Badan Anggaran

Kepastian pembatalan anggaran kontroversial ini juga dikonfirmasi oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M. Yansuri. Didampingi anggota Komisi IV, Aryuda Perdana Kusuma, dan anggota Komisi I, Thamrin, Yansuri menyatakan bahwa sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), pihaknya menjamin anggaran yang bermasalah akan dianulir.

“Jika anggaran tersebut bermasalah dan menuai polemik, pasti dibatalkan. Saya sendiri adalah anggota Banggar DPRD Sumsel,” jelas Yansuri.

Pihaknya juga membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan evaluasi terhadap Sekretariat Dewan (Sekwan). "Kami siap menerima rekan-rekan sekalian jika ingin berdialog secara resmi ke depannya," tutupnya.

Ketua PDIP Sumsel Ingatkan Kader Jaga Kepatutan

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel) merespons serius polemik pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Kritik publik ini menjadi sorotan tajam lantaran salah satu pimpinan yang mendapat alokasi tersebut adalah kader PDIP, Ilyas Panji Alam (Wakil Ketua III DPRD Sumsel).

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, H. Devi Suhartoni, menilai perhatian publik merupakan bentuk kontrol sosial yang wajar dalam demokrasi. Ia menekankan agar setiap kader yang duduk di jabatan publik tetap mengedepankan kesederhanaan.

"PDI Perjuangan selalu menekankan kepada setiap kader untuk menjaga kepatutan dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dalam penggunaan fasilitas negara," ujar Devi kepada GOHANS MINDdan Sripoku.com.

"Jalankan kepantasan jabatan di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit. Rakyat tidak meminta makan kepada politisi, tetapi politisi harus membantu kemudahan rakyat mencari makan. Itulah nilai politik kader PDIP," tegasnya seraya menambahkan bahwa partai akan terus melakukan evaluasi internal.

Pembatalan Pengadaan Meja Biliar Tunjukkan Kepekaan Sosial

Keputusan Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, membatalkan pengadaan meja biliar di rumah dinasnya menuai apresiasi. Pengamat politik, Bagindo Togar, menilai langkah tersebut menunjukkan social sense (rasa sosial) dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

“Ini langkah yang patut diapresiasi. Tidak semua pemimpin mampu bersikap terbuka terhadap kritik dan bersedia membatalkan fasilitas yang sudah direncanakan demi merespons aspirasi publik,” ujar Bagindo, Kamis (12/3/2026).

Meskipun fasilitas olahraga seperti biliar sering kali menjadi ruang interaksi informal bagi komunikasi politik, Bagindo memandang keputusan Andie untuk lebih mendengarkan suara penolakan masyarakat adalah sikap pemimpin yang legawa.

“Beliau sangat responsif. Ketika ada penolakan, beliau langsung meminta evaluasi dan pembatalan. Ini menunjukkan sikap akomodatif dan menghargai suara publik,” tambahnya.

Ia berharap langkah ini menjadi preseden positif bagi pejabat publik lainnya dalam menjalankan kepemimpinan yang sehat di tengah sistem demokrasi.

Massa GMI Geruduk DPRD Sumsel

Gelombang protes mendatangi Gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel). Massa yang tergabung dalam Generasi Muda Institut (GMI) menggelar aksi demonstrasi untuk mengecam rencana pengadaan berbagai fasilitas rumah dinas pimpinan dewan yang bernilai miliaran rupiah, Kamis (12/3/2026).

Massa menilai proyek pengadaan tersebut tidak memiliki urgensi di tengah kondisi ekonomi masyarakat dan mencederai rasa keadilan publik.

Soroti Anggaran Fantastis

Koordinator Aksi GMI, Eko, menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel Tahun Anggaran 2025–2027 memunculkan sejumlah temuan yang janggal. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, terdapat beberapa item pengadaan yang dinilai tidak berkaitan dengan fungsi legislatif.

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah pengadaan meja biliar senilai Rp335,9 juta.

“Pengadaan meja biliar menggunakan uang pajak rakyat adalah bentuk arogansi kekuasaan. Fasilitas ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi DPRD,” tegas Eko dalam orasinya di halaman Kantor DPRD Sumsel.

Dugaan Pemborosan dan Mark-Up

Tidak hanya meja biliar, Koordinator Lapangan GMI, Dodi, membeberkan deretan rencana pengadaan lain yang dinilai fantastis untuk ukuran fasilitas rumah dinas, antara lain:

Alat Gym: Rp395.000.000

Pemanas Air (Heat Pump): Rp776.000.000

Lampu Hias: Rp604.664.300

Sound System: Rp200.000.000

Dodi menyoroti penggunaan heat pump bernilai hampir satu miliar rupiah yang lazimnya digunakan untuk skala industri seperti hotel atau rumah sakit.

"Jika diusulkan hanya untuk satu rumah dinas, hal ini berpotensi menjadi pemborosan dan memunculkan dugaan mark-up," tambahnya.

GMI mendesak pimpinan dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumsel untuk transparan dalam pengajuan anggaran, terutama terkait renovasi rumah dinas yang diduga dilakukan setiap tahun. Mereka menuntut pembatalan menyeluruh terhadap pengadaan barang-barang mewah tersebut.

Respons DPRD Sumsel

Aksi massa ini diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M. Yansuri, didampingi anggota Komisi IV, Aryuda Perdana Kusuma, dan anggota Komisi I, Thamrin. Yansuri menyatakan akan menampung aspirasi tersebut dan melakukan evaluasi melalui Badan Anggaran (Banggar).

     

Baca berita GOHANS MINDlainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp GOHANS MIND

Lokasi:

Berbagi :