Bupati Syamsul diduga terima fee proyek Pemkab Cilacap, KPK periksa 27 orang

Ringkasan Berita:

• Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT KPK pada Jumat (13/3/2026).
• Bupati Syamsul disebut-sebut menerima fee beberapa proyek di Lingkungan Pemkab Cilacap.
• Total ada 27 orang yang terjaring OTT dan saat ini masih menjalani pemeriksaan awal sebelum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

 

GOHANS MIND, JAKARTA - Total ada sekira 27 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Cilacap pada Jumat (13/3/2026).

Di antara puluhan orang itu, salah satunya adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Dari OTT tersebut, tim penyidik KPK menyita uang tunai. Terkait jumlahnya, hal tersebut akan dibeberkan secara rinci di Jakarta.

Adapun OTT tersebut disebut-sebut adanya dugaan penerimaan fee beberapa proyek di Lingkungan Pemkab Cilacap.

“Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai."

"Jumlahnya akan kami update kembali,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (13/3/2026).

Budi mengatakan, KPK menangkap 27 orang dalam OTT tersebut yang terdiri dari Bupati Cilacap, ASN, dan pihak swasta.

Dia mengatakan, Bupati Syamsul Auliya masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan akan segera dibawa ke Jakarta.

“Nantinya tentu tim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih,” ujar dia.

Budi mengatakan, OTT tersebut terkait dengan dugaan penerimaan (fee) yang dilakukan Bupati terkait proyek-proyek di Pemkab Cilacap.

“Terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup di Cilacap, diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan proyek-proyek,” ucap dia. 

KPK menyebut saat ini pihaknya memiliki waktu 1x24 jam terkait status pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut. 

Diperiksa di Polresta Banyumas

Terpisah, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman menjalani pemeriksaan di Mapolresta Banyumas seusai ditangkap KPK pada Jumat (13/3/2026).

Orang nomor 1 di Kabupaten Cilacap ini tiba di Mapolresta Banyumas menggunakan bus sekira pukul 16.15.

Menurut informasi dari anggota polisi Polresta Banyumas yang ditemui di lokasi, Syamsul tiba bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap.

"Ada banyak orang di bus," ungkap sumber tersebut.  

Selain menggunakan bus, rombongan KPK juga tiba menggunakan sejumlah mobil kecil.

Sumber tersebut mengatakan, kegiatan di Mapolresta Banyumas merupakan pemeriksaan awal.

"Masih pemeriksaan awal," kata sumber tersebut.

Hingga pukul 16.50, Bupati Syamsul bersama sejumlah pejabat masih menjalani pemeriksaan di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas.

Direncanakan, setelah pemeriksaan itu, Bupati Cilacap beserta pejabat lainnya digiring ke Jakarta menggunakan kereta api pada Jumat (13/3/2026) malam.

Seusai pemeriksaan awal, mereka direncanakan akan langsung dibawa menuju Stasiun Purwokerto untuk selanjutnya diberangkatkan menggunakan kereta api ke Jakarta.

Profil Bupati Cilacap

Syamsul Auliya Rachman menjabat sebagai Bupati Cilacap untuk masa jabatan 2025-2030. Dia dilantik secara resmi sebagai Bupati oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025.

Syamsul adalah politikus PKB kelahiran 30 November 1985.

Di pemerintahan, dia didampingi Ammy Amalia Fatma Surya, politikus Partai Golkar sebagai Wakil Bupati Cilacap.

Saat Pilbup Cilacap 2024, Syamsul-Ammy meraih 43,81 persen dari total suara sah atau mengantongi sekira 414.533 suara.

Sebelum menjabat sebagai Bupati ke-17 di Cilacap, Syamsul sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap pada periode 2017-2022, yang kala itu Bupatinya adalah Tatto Suwarto Pamuji.

Jauh sebelumnya, Syamsul pernah menjabat sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Cilacap (2013) dan Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap (2012).

Dari sisi pendidikan, Syamsul tercatat mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri Tritih Wetan 1 Cilacap pada 1992-1998, SMP Negeri 5 Cilacap (1998-2001), dan SMA Negeri 1 Cilacap (2001-2004).

Setelah itu, Syamsul masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus pada 2008.

Di sela pendidikan di IPDN, Syamsul juga aktif sebagai anggota Korpri pada 2004. Kemudian di keorganisasian PKB, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap sejak 2021 hingga sekarang.

Kantor Setda Cilacap Pasca OTT

Sementara itu, berdasarkan hasil pantauan di kompleks Setda Kabupaten Cilacap, Jumat (13/3/2026) memang berbeda dari hari-hari biasanya.

Aktivitas di area kantor pemerintahan terlihat lebih sepi. Sejumlah pegawai tampak berbincang pelan di beberapa sudut gedung setelah kabar OTT KPK menyebar.

Tak hanya itu, suasana di kawasan Alun-alun Cilacap yang berada tak jauh dari kantor pemerintahan juga tampak lengang.

Beberapa warga yang melintas terlihat saling membicarakan kabar penangkapan pejabat daerah oleh KPK.

Di lingkungan Setda, pintu ruang kerja Sekda Kabupaten Cilacap juga telah disegel oleh KPK.

Segel berwarna putih dengan tulisan “Dalam Pengawasan KPK - Jumat, 13 Maret 2026” terpasang di pintu ruang kerja Sekda Sadmoko Danardono.

Penyegelan itu diduga berkaitan dengan OTT yang menyasar beberapa pejabat di Lingkungan Pemkab Cilacap.

Namun hingga kini belum diketahui secara pasti dokumen maupun barang apa saja yang menjadi fokus penyelidikan penyidik KPK.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi tangkap tangan tersebut terjadi saat beberapa pejabat Pemkab Cilacap mengikuti rapat di Lingkungan Setda.

Beberapa pejabat yang diduga ikut diamankan kemudian dibawa menggunakan sebuah bus yang sebelumnya terparkir di area Samsat Cilacap.

Sempat Telepon Sekda Cilacap

Sekda Jateng, Sumarno prihatin atas ditangkapnya Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (13/3/2026).

Dia menyebut, Bupati Cilacap kini telah dibawa tim penyidik KPK ke Jakarta.

Pihaknya pun kini masih terus memantau perkembangan atas peristiwa tersebut.

"Kami memperoleh informasi kalau ada penangkapan (Bupati Cilacap)."

"Kami tadinya tidak tahu kalau Pak Sekda juga kena."

"Saya tadi sudah sempat kontak nomor beliau (Sekda Kabupaten Cilacap), tetapi tidak diangkat."

"Jadi saya belum tahu situasinya sampai saat ini," papar Sumarno, Kamis (13/3/2026).

Atas penangkapan ini, Sumarno memastikan pelayanan kepada masyarakat Cilacap terutama menjelang mudik Lebaran ini akan tetap berjalan.

"Kami akan ke Cilacap untuk asistensi ke wilayah tersebut."

"Kami berharap teman-teman di Cilacap, aktivitas untuk pelayanan masyarakat yang penting tetap berjalan baik," terangnya.

Sumarno belum mengetahu pasti obyek hukum yang menjerat Bupati Cilacap.

Kendati demikian, dia mengakui, ada beberapa proyek yang rawan dilanggar oleh para Bupati dan Walikota seperti masalah jual-beli jabatan dan uang fee atau cashback proyek.

"Kami selalu ingatkan kepada teman-teman di daerah agar menjaga integritas," paparnya.

Dia mengklaim, Pemprov Jateng sudah membangun sistem untuk menekankan integritas ini. Namun hal tersebut kembali tergantung ke masing-masing mentalitas kepala daerah. 

"Kami di provinsi sampai bosan (karena) sering menyampaikan soal ini," terangnya.

Dia menambahkan, para kepala daerah juga sudah memperoleh gaji dan tunjangan.

Gaji dan tunjangan itu harus dikompensasikan dengan aktivitas untuk melayani masyarakat.

"Saya sering menyampaikan bahwa manusia itu sifatnya jelek semua yang bernilai di hadapan Allah itu adalah bisa mengendalikan diri."

"Cukup tidak cukup itu diukur dari diri sendiri. Tidak bisa diukur dengan orang lain," tambahnya. (

Lokasi:

Berbagi :