Adu harta tiga pejabat tangkapan KPK dalam sepekan, kekayaan bupati Cilacap paling rendah

GOHANS NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan operasi tangkap tangan (OTT) menjelang momentum arus mudik dan libur Lebaran Idul Fitri 2026.

Dalam rentang waktu sepekan terakhir, sedikitnya tiga pejabat publik dari level kepala daerah hingga mantan menteri terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Mereka Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ketiga figur tersebut turut menjadi sorotan publik.

Dari data LHKPN terakhir, Syamsul Auliya Rachman tercatat sebagai pejabat dengan nilai kekayaan paling kecil dibanding dua figur lainnya yang juga terjaring OTT KPK dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan dokumen LHKPN yang disampaikan saat maju sebagai calon Bupati Cilacap pada Agustus 2024, Syamsul memiliki total kekayaan sekitar Rp11,21 miliar.

Jumlah tersebut lebih rendah dibanding kekayaan Yaqut Cholil Qoumas yang mencapai sekitar Rp13,7 miliar, serta Muhammad Fikri Thobari yang memiliki kekayaan sekitar Rp19,5 miliar.

Perbandingan ini menempatkan Syamsul di posisi terbawah dari sisi total kekayaan di antara tiga pejabat yang tengah berhadapan dengan proses hukum di KPK.

Struktur Kekayaan Didominasi Aset Properti

Jika ditelusuri lebih jauh, komposisi kekayaan Syamsul sebagian besar berasal dari aset tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Cilacap dengan nilai mencapai sekitar Rp8,15 miliar.

Sebagian aset tersebut diketahui berstatus hibah tanpa akta.

Sementara sisanya merupakan aset yang diperoleh melalui mekanisme lain.

Selain properti, Syamsul juga memiliki alat transportasi dan mesin berupa tiga unit mobil dengan total nilai sekitar Rp1,93 miliar.

Kendaraan tersebut terdiri dari satu minibus produksi 2021, satu kendaraan sport utility vehicle (SUV) tahun 2018, serta satu SUV keluaran 2024.

Di luar itu, terdapat pula harta bergerak lainnya senilai Rp250 juta, kas dan setara kas sekitar Rp385 juta, serta kategori harta lain-lain senilai Rp500 juta.

Secara keseluruhan, tidak tercatat adanya utang dalam laporan kekayaan tersebut sehingga total kekayaan bersih Syamsul mencapai lebih dari Rp11 miliar.

• Syamsul Auliya Rachman

Syamsul Auliya Rachman lahir pada 30 November 1989 di Cilacap.

Syamsul adalah lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2008.

Syamsul kemudian merampungkan S2 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan meraih gelar doktoral dari IPDN.

Ia merupakan politisi PKB yang saat ini menjabat sebagai Bupati Cilacap periode 2025-2030.

Pada Pilkada 2024, Syamsul bersama pasangannya, Ammy Amalia Fatma Surya.

Pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan perolehan 414.533 suara sah.

Syamsul diketahui memiliki banyak pengalaman di lingkungan birokrasi.

 Sebelum menjadi Bupati Cilacap, Syamsul merupakan Wakil Bupati Cilacap.

Ia juga pernah menjadi ajudan mantan Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji.

Jelang Pilkada 2017, Tatto menggandeng ajudannya sendiri sebagai calon wakil bupati.

Pasangan itu pun memenangkan kontestasi, sehingga Syamsul menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022.

Ia juga pernah menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cilacap menjadi Kasubag Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Bagian Tata Pemerintahan selama tiga tahun, yaitu 2013-2016.

Syamsul juga pernah menjadi Kasi Trantibum di Kecamatan Kedungreja pada 2012-2013.

Tak hanya itu, pada 2009-2012, Syamsul dipercaya menjadi ajudan Bupati Cilacap kala itu, yakni Tatto Suwarto Pamuji.

Belakangan, Syamsul diketahui bergabung dengan PKB. Beberapa waktu lalu, ia terpilih menjadi Ketua DPC Cilacap periode 2024-2029.

Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Cilacap periode 2021-2026.

Dibanding Eks Menteri dan Kepala Daerah Lain

Nilai kekayaan tersebut masih berada di bawah Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia yang resmi ditahan KPK pada Kamis (12/3/2026).

Dalam laporan LHKPN terakhir yang disampaikan pada awal 2025, Yaqut tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp13,7 miliar.

Sementara itu, Muhammad Fikri Thobari menjadi figur dengan kekayaan terbesar di antara tiga pejabat yang tersandung kasus hukum dalam sepekan terakhir.

Bupati Rejang Lebong tersebut diketahui memiliki total kekayaan sekitar Rp19,5 miliar, yang sebagian besar berasal dari aset tanah dan bangunan serta aktivitas usaha di sektor properti sebelum terjun ke dunia politik.

Perbedaan nilai kekayaan ini menjadi salah satu hal yang menyita perhatian publik, bersamaan dengan perkembangan proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

OTT Terbaru di Cilacap

Syamsul Auliya Rachman diamankan tim KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat (13/3/2026).

Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang diduga berkaitan dengan penerimaan dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, jumlah pasti uang yang diamankan masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.

Selain Syamsul, tim KPK juga mengamankan sekitar 27 orang yang terdiri atas unsur pejabat daerah, aparatur sipil negara (ASN), hingga pihak swasta.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Rangkaian Penindakan Jelang Lebaran

OTT terhadap Bupati Cilacap menjadi penindakan ketiga yang dilakukan KPK dalam sepekan terakhir.

Sebelumnya, pada Senin (9/3/2026), penyidik KPK lebih dulu menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap di lingkungan pemerintah daerah.

Kemudian disusul penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (12/3/2026) dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait pembagian kuota tambahan jemaah haji.

Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan intensitas upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan KPK, terutama menjelang periode libur panjang dan meningkatnya aktivitas masyarakat saat musim mudik Lebaran.

Hingga kini, proses penyidikan terhadap ketiga pejabat tersebut masih terus berjalan dan KPK belum merinci secara lengkap konstruksi perkara masing-masing. (*)

Lokasi:

Berbagi :